Dari konsep dan dasar hukum zonasi, metodologi evaluasi multi-kriteria, sampai penerapannya dalam perizinan dan pemantauan. Enam modul, kuis pemahaman di tiap modul, dan progres yang tersimpan di perangkat Anda sendiri.
Tanpa akun, tanpa server. Nama dan progres hanya tersimpan di peramban perangkat ini.
Materi disusun mengikuti urutan ketergantungan: membaca peta zonasi pada sesi kedua baru masuk akal setelah metodologi pembobotan pada sesi pertama dipahami, dan pembobotan itu sendiri berpijak pada konsep dasar zonasi. Setiap modul ditutup kuis untuk mengukur pemahaman sebelum melangkah.
Peserta menempuh dua sesi yang saling bergantung. Modul terbuka berurutan dari awal sampai akhir: satu modul membuka modul berikutnya, sebab tahap lanjutan hanya masuk akal setelah dasarnya dipahami.
Sesi 1 · Modul 1–3
Apa itu zonasi spasial dan dasar hukumnya, bagaimana kerangka FOLUR dipakai, lalu cara banyak indikator digabung menjadi satu peta lewat evaluasi multi-kriteria dan pembobotan AHP.
Sesi 2 · Modul 4–6
Membaca simbologi, legenda, dan lima kelas kesesuaian pada peta zonasi, menerjemahkannya menjadi ketentuan kegiatan dalam KKPR dan RTRW, lalu memantau pelaksanaannya.
Materi mengasumsikan peserta terbiasa dengan perangkat lunak SIG dan konsep dasar penginderaan jauh, tetapi belum tentu pernah menelusuri bagaimana angka bobot pada peta zonasi itu tersusun. Seluruh istilah metodologi diperkenalkan dari awal.
Prasyarat teknis
Bappeda, PUPR, DLH, DPMPTSP, dan BPBD yang memakai zonasi untuk perizinan dan penataan ruang.
Memahami konteks lokal dan implikasi zonasi terhadap penggunaan ruang di wilayahnya.
Menerjemahkan hasil zonasi menjadi pendampingan lapangan yang lebih tepat sasaran.
Memperoleh ringkasan metodologis MCE-GIS dan AHP yang dapat dipakai untuk studi maupun evaluasi program.
Karena itu tiap konsep dipasangkan dengan wujudnya di peta dan di dokumen perizinan, lengkap dengan contoh kasus Kabupaten Luwu serta akibat yang muncul bila zonasi salah dibaca.
Peserta mampu membaca peta zonasi Kabupaten Luwu, menjelaskan asal-usul angka bobotnya, dan menerjemahkan kelas kesesuaian menjadi ketentuan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan.